Moratorium Iklan Politik

moratorium iklan politik 1

Kabar gembira diwartakan harian KR (27/2) yang mengabarkan perihal moratorium iklan kampanye di televisi. Selengkapnya KR mewartakan sebagai berikut, ‘’Komisi I DPR bersama gugus tugas pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye pemilihan legislatif akhirnya menyepakati moratorium iklan kampanye maupun iklan politik. Dengan adanya keputusan ini, semua lembaga penyiaran dilarang menayangkan iklan yang berbau politik. Gugus tugas terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Komisi Informasi Pusat (KIP)’’

Sebagian besar rakyat Indonesia sebagai calon pemilih menyambut gembira keluarnya keputusan moratorium iklan politik jelang Pemilu 2014. Rakyat bungah hatinya untuk sementara waktu tidak mendapatkan teror visual iklan politik. Rakyat agak lega napasnya dari serbuan visual  iklan politik dikumandangkan caleg dan calon presiden yang memosisikan dirinya seolah sudah menjadi anggota DPR dan seakan sudah resmi menyandang jabatan presiden.

Moratorium pelarangan tayangan iklan politik seperti itu didasari dari watak  penetrasi iklan politik yang disebar lewat media massa elektronik. Iklan politik yang dihadirkan di depan mata publik sejatinya mempertontonkan realitas semu. Dimunculkan lewat kanal televisi sekadar  memvisualisasikan jargon omong kosong yang sulit diejawantahkan dalam hidup dan kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia.

Apa yang akan dilakukan para caleg dan kandidat presiden beserta tim suksesnya pasca diundangkannya moratorium iklan politik?  Jawabannya dengan mudah dapat ditebak. Mereka akan membanjiri ruang publik dengan alat peraga kampanye dalam bentuk iklan luar ruang. Billboard, baliho, umbul-umbul, poster, stiker, bendera dan rontek akan menjadi media utama untuk menggenjot elektabilitas caleg dan kandidat presiden peserta Pemilu 2014.

Data lapangan memunculkan fakta penjarahan ruang publik sebagai tempat pemasangan alat peraga kampanye iklan politik. Semuanya itu dapat disaksikan di pengkolan dan perempatan  jalan kampung, di bantaran sungai, di batang pohon, di tiang telpon,  tiang listrik, dan di dinding rumah dipasang alat peraga kampanye caleg dan kandidat presiden. Pada titik inilah terjadi perang iklan politik di seluruh Indonesia.

Fenomena sosial perang iklan politik ini menggambarkan, betapa politisi dan calon politisi Indonesia biasa berpikir instan. Iklan politik yang mereka sebar lebih mengedepankan wajah. Raut muka caleg dan kandidat presiden dijadikan komoditas yang dijual layaknya seorang artis. Dengan andalan visualisasi peci, deretan gelar akademik, dan aktivitas menyantuni orang miskin, diyakini mampu mencitrakan sosok caleg dan kandidat presiden yang agamis, intelek, dan perhatian kepada rakyat. Padahal realitas sosialnya, semua itu semu semata. Fakta Pemilu sebelumnya membuktikan, iklan politik dengan memajang wajah, mengindikasikan si pengiklan tidak merakyat.

Efek visual dari moratorium larangan tayangan iklan politik di media massa elektronik menyebabkan para caleg dan kandidat presiden panik. Mereka kehilangan media utama yang diandalkan mampu mendongkrak elektablitas wajah narsis dirinya. Selain itu, instanisasi komunikasi politik yang direpresentasikan para caleg dan kandidat presiden lewat alat peraga kampanye di ruang publik berujung pada pelanggaran aturan KPU No 15/2013.  Mereka secara sengaja dan terstruktur memasangan alat peraga kampanye di sekitar tempat ibadah, rumah sakit, lembaga pendidikan, jalan protokol. Penempatannya pun tidak mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan sesuai dengan peraturan pemerintah daerah, kabupaten dan kota.

Atas pelanggaran aturan KPU No 15/2013 seperti itu, Komunitas Reresik Sampah Visual menyebut  tebaran iklan politik di ruang publik  sebagai sampah visual iklan politik. Kehadiran dan perwujudan iklan politik cenderung  menjadi teroris visual bagi warga masyarakat calon pemilih.

Atas dasar itulah, bagi caleg dan kandidat presiden, iklan politik, apa pun bentuknya, hanyalah upaya memperkenalkan diri kepada publik. Hal yang lebih penting adalah kerja nyata. Bukan tampang, citra, apalagi sekadar nama tenar. Citra pemimpin sejati hanya dapat dibuktikan lewat perilaku, pola pikir, dan kinerja nyata.

*) Sumbo Tinarbuko,  Dosen Komunikasi Visual ISI Yogyakarta dan Relawan Komunitas Reresik Sampah Visual | Twitter @sumbotinarbuko @sampah_visual | Website: www.sumbotinarbuko.com www.sampahvisual.com | Artikel ini dimuat di harian Kedaulatan Rakyat, Selasa 4 Maret 2014 |

 

Penggerak Anti Sampah Visual Melawan Teror Visual

 

koran tempo sampah visual 2 feb 2014

YOGYAKARTA: Suatu sore, 23 Desember 2012 lampau, di tengah bincang santai seusai jumpa pers mengenai pencalonannya pada Pemilihan Gubernur Jawa Tengah di Kafe Parsley, Jalan Kaliurang, Ganjar Pranowo mengeluhkan perubahan drastis wajah jalanan di Yogyakarta. Politisi PDIP, yang kini menjabat Gubernur Jawa Tengah, itu mengaku kaget melihat kondisi jalan Kaliurang di penggal sebelah selatan perempatan Ring Road Utara yang dijejali puluhan reklame raksasa. “Banyak sekali papan iklannya, membuat tak nyaman,” kata Ganjar saat itu.

Sumbo Tinarbuko sudah menangkap keganjilan serupa sejak mulai mengajar mata kuliah Desain Komunikasi Visual di Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta pada 2002 lalu. “Saya sering mengambil gambar iklan luar ruangan untuk bahan kajian desain visual di kelas, jadi tahu perkembangan iklan luar ruangan yang makin parah,” kata Sumbo kepada Tempo di rumahnya, kampung Sonopakis Lor, Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Bantul.

Sepuluh tahun berselang, dia menyimpulkan iklan luar ruang telah menjajah ruang publik Yogyakarta. Dia sampai berasumsi iklan luar ruangan, yang isinya didominasi dorongan untuk konsumsi, punya andil memancing pengendara motor di jalanan Yogyakarta makin agresif sebab hasratnya meraih sesuatu terlalu sering dibangkitkan. “Banyak pengendara di Jogja makin beringas, menerobos rambu, ngebut dan membunyikan klakson jadi budaya di jalanan,” ujar dia.

Menurut Sumbo kemunculan mesin printing buatan China di era pertengahan 2000-an, yang berharga murah, membuat perusahaan penyedia jasa iklan luar ruangan menjamur di Yogyakarta. Sumbo memastikan setiap kota, yang menjadi lokasi sentra usaha cetak printing seperti Yogyakarta, pasti menghadapi masalah banjir reklame. “Biaya produksi iklan ruangan murah sehingga rontek (baliho kecil), spanduk, baliho bertebaran,” kata dia.

Di satu sisi, perkembangan ini menjadi kesempatan empuk bagi praktisi desain iklan visual. Namun, menurut dia situasi ini membuat iklan luar ruangan terlalu mendominasi metode pemasaran. “Bentuk dan isi hampir sama semua, Ilmu desain visual jadi tidak berguna,” ujar dia.

Aktivitasnya meriset perkembangan iklan visual di Yogyakarta juga menemukan fakta booming bisnis reklame dalam satu dasawarsa terakhir menumpulkan kreativitas pelaku di sektor ini. “Tak ada perkembangan kreativitas mengemas iklan, karena terlalu nyaman di iklan luar ruangan.”

Karakter bahasanya pun mirip-mirip. Sumbo mengamati kata yang paling sering muncul di papan reklame pemasaran produk ialah “harga cuma”, “murah”, “cepat beli” dan sejenisnya. Dia menyimpulkan konsep iklan seperti ini bisa berakibat buruk secara sosial karena mengajak orang terus konsumtif tanpa menyadari perilaku belanjanya sudah tidak masuk akal. “Apalagi, pemasangannya mengganggu kenyamanan di ruang publik,” kata dia.

Untuk Yogyakarta, dalam catatan Sumbo, mayoritas iklan luar ruangan didominasi pemasaran motor, layanan seluler, ponsel, kredit bank plecit (rentenir) dan kampanye event. Ketika musim pendaftaran siswa atau mahasiswa baru datang, konten iklan luar ruangan ganti didominasi tawaran masuk sekolah swasta dan kampus-kampus ternama. Begitu menjelang pemilu, kampanye politik partai dan caleg giliran memenuhi pemandangan jalanan.

Dia bertambah jengah ketika dalam beberapa tahun terakhir pemasang iklan luar ruangan menjarah setiap sudut yang tersisa di ruang publik Yogyakarta. Demi ongkos produksi murah, ribuan spanduk, rontek dan baliho kerap dipasang dengan memakai penyangga berupa pohon, tiang listrik, lampu jalan, rambu lalu lintas dan telphon. Banyak juga iklan yang menempati trotoar dan taman kota. Sejumlah jembatan dan bangunan cagar budaya ikut pula tersambar jadi kanvas untuk gambar merek.

“Ini sudah jadi teror visual di ruang publik,” kata Sumbo. Dia merasa ikut kecipratan “dosa” karena sebagian pelaku bisnis iklan luar ruangan di Yogyakarta pernah menjadi mahasiswanya atau koleganya sesama peminat kajian desain komunikasi visual.

Sedangkan kebanyakan warga, menurut Sumbo menganggap serbuan iklan visual di ruang publik sesuatu yang wajar. Pemerintah daerah malah menjadikannya kesempatan meraup pajak reklame besar-besaran. “Fenomena ini gangguan serius, tapi karena jumlahnya banyak dan terlalu sering ditemui, banyak orang menganggapnya wajar,” kata dia.

Refleksi ini membuat Sumbo memutuskan untuk rajin beraksi menebar gagasan anti sampah visual lewat dunia maya.  Dia mengaku mengambil sikap tegas mendorong gerakan ini karena merasa memiliki tanggung jawab moral sebagai akademikus bidang kajian desain komunikasi visual. “Ternyata, yang menyambut gagasan ini banyak,” kata dia.

Menjelang tahun 2012, dia mulai sering menggunjingkan contoh-contoh iklan luar ruangan di Yogyakarta, yang layak dianggap sampah visual, di akun pribadi facebook-nya. Pada 31 Maret 2012, Sumbo membuat akun resmi yang khusus mengunggah foto dan tulisan kampanye anti sampah visual di jejaring pertemanan besutan Mark Zuckenberg itu. “Karena banyak respon dari teman-teman, saya juga buat grup khusus sampah visual di facebook,” kata dia.

Sumbo melanjutkan gerakan di media sosial dengan membuat akun twitter @sampah_visual di tahun yang sama. Di awal 2013, dia mendokumentasikan tulisan dan foto serta berita berkaitan dengan sampah visual di website sampahvisual.com. “Pengelolanya, saya dan beberapa pegiat komunitas reresik sampah visual Yogyakarta,” kata Sumbo.

Pada pertengahan 2013 lalu, Sumbo juga membuat dua petisi di change.org. Petisi pertama untuk mencari dukungan bagi gerakan pembersihan sampah visual dari ruang publik Yogyakarta. Sementara lainnya megampanyekan gerakan anti sampah visual berupa iklan politik. Alumnus ISI Yogyakarta dan Pasca Sarjana ITB itu tak lupa menebar di dunia maya gambar simbol komunitasnya yang didesain mirip tameng di dada lambang Garuda, berwarna dasar hitam dan bertuliskan “Reresik Sampah Visual”.

Sementara cikal aksi komunitas reresik sampah visual di dunia nyata muncul ketika mahasiswa Jurusan Desain Komunikasi Visual, Fakultas Seni Rupa, ISI Yogyakarta menggelar pekan pameran pada Juli 2012. Ketika mereka mencari tema kegiatan aksi sosial, Sumbo menawarkan gagasan untuk mengadakan aksi mencabuti sampah visual di sekitar kampus pusat ISI Yogyakarta. “Nama kegiatannya, reresik sampah visual. Sejak saat itu istilah ini dipakai terus untuk aksi sejenis,” kata dia.

Aksi massal puluhan orang menggelar gerakan reresik sampah visual yang pertama itu dilaksanakan pada pada 19 Juli 2012. Bersama mahasiswanya, Sumbo mencabuti rontek, spanduk dan baliho yang diikatkan atau dipaku di pohon. “Semangatnya, iklan luar ruangan yang dipasang di pohon merusak lingkungan,” kata dia.

Semua media iklan luar ruangan berizin maupun liar, yang dicabuti saat itu, berada di pinggiran jalanan sekitar kampus ISI Yogyakarta, yakni sebagian Jalan Parangtritis dan Ringroad Selatan. Sehari beraksi, Sumbo dan mahasiswanya mengumpulkan sampah visual yang memenuhi isi dua mobil pick up. “Untuk seremoni, semua kami bakar,” kata Sumbo.

Setelah foto aksi diunggah di facebook, sambutan positif dari banyak komunitas di Yogyakarta berdatangan. Sumbo dan jejaring komunitasnya kemudian menggandeng pemerintah Kota Yogyakarta melakukan aksi sejenis di sepanjang Jalan Solo, Jalan Sudirman dan Jalan Diponegoro pada 20 Oktober 2012.

Aksi itu melibatkan  jejaring komunitas reresik sampah visual Yogyakarta, Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuthi, Satuan Polisi Pamong Praja Yogyakarta dan Dinas Kebersihan Yogyakarta. Kegiatannya berupa mencabuti spanduk dan rontek yang menempel di pohon, tiang listrik, lampu jalan, rambu dan telphon serta bangunan cagar budaya. Menurut Sumbo dalam aksi itu Pemerintah Kota Yogyakarta sebenarnya juga mencanangkan bahwa area mulai batas kota di Jalan Solo hingga Jalan Sudirman dan Jalan Diponegoro harus bebas sampah visual. “Sayang, selang beberapa lama, sampah visual bertebaran lagi tapi tidak dicabuti,” kata dia.

Komunitas bentukan Sumbo ini kemudian menyindir Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuthi saat ulang tahunnya ke-49 pada Minggu, 10 Februari 2013. Puluhan pendukung gagasan anti sampah visual di Yogyakarta di hari itu mendatangi Balai Kota Yogyakarta untuk menyerahkan ratusan baliho, spanduk dan rontek, yang dicabuti dari berbagai titik ruas jalan, sebagai hadiah ulang tahun bagi Haryadi. Sayang, saat itu Haryadi malah sedang umroh.

Gerakan komunitas ini lainnya, yang sempat menyita perhatian banyak media, digelar pada Jumat malam, 1 Maret 2013. Saat itu, ratusan orang dari kalangan pegiat reresik sampah visual, komunitas pesepeda, seniman street art dan aktivis pemerhati cagar budaya mengecat tembok kaki Jembatan Kewek dengan warna putih. Mereka melakukannya untuk menghapus gambar iklan seluler di sekujur dinding kaki jembatan penopang rel kereta, yang melintas di atas jalur penghubung jalan Abu Bakar Ali dan Jalan Malioboro, tersebut. Jembatan itu merupakan benda cagar budaya.

Komunitas jejaring Sumbo juga pernah menggandeng Pemerintah Kabupaten Bantul dan aktivis Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) DIY untuk menggelar gerakan reresik sampah visual pada 25 Januari 2013. Aksi digelar dengan mencopot semua media iklan yang terpasang pada pohon dan tiang listrik serta telphon di sekitar jalanan protokol dekat sekretariat Pemda Bantul. Pegawai Pemkab Bantul, yang biasa mengikuti olah raga setiap Jumat pagi, ikut terlibat saat itu.

Menurut Sumbo, gerakan berupa aksi massal reresik sampah visual juga menyasar iklan politik. Sejumlah pegiat komunitasnya bersama Panwaslu Kota Yogyakarta beroperasi memburu atribut kampanye caleg atau partai yang terpasang di pohon, tiang listrik dan telphon hingga yang melintang di jalanan. Aksi yang digelar pada awal Agustus 2013 itu, sukses merampas 60-an atribut kampanye pelanggar.

Selain aksi-aksi memburu sampah visual bersama banyak orang, jejaring komunitas yang dimotori oleh Sumbo juga kerap melakukannya dalam skala kecil. Menurut di kalangan komuntas reresik sampah visual Yogyakarta menyebut pelaku reresik di skala kecil itu sebagai “keluarga”. Jumlahnya maksimal terdiri dari 10-an orang yang tinggal bersama di satu perkampungan. “Sudah ada di beberapa kampung, misalnya di Umbulharjo (Yogyakarta) dan sekitar Sonopakis (Bantul),” kata dia.

Menurut Sumbo, aksi-aksi kelompok kecil seperti itu disarankan membatasi areal jangkauan operasinya maksimum tiga kilometer dari permukiman. Lama proses perburuan sampah visual sebaiknya juga tidak lebih dari dua jam sehingga mirip kegiatan olah raga. “Kegiatan mencabuti sampah visual tak perlu serius, dilakukan santai sambil senang-senang saja. Jadi, situasinya bukan kayak mau perang,” kata Sumbo.

Kegiatan membersihkan sampah visual yang dilakukan sejumlah kelompok kecil seperti ini ternyata lebih efektif. Menurut Sumbo aksi mereka tetap bisa menarik perhatian ketika diunggah di media sosial sekaligus berkualitas karena mencakup kawasan sekitar pemukiman pegiatnya. “Cepat menular ke warga-warga lain,” ujar dia.

Ini berbeda dengan gerakan-gerakan massal yang selama ini hanya memberikan efek besar untuk kampanye isu anti sampah visual di media. Sumbo mengatakan di banyak aksi massal reresik sampah visual, peserta yang aktif mencopot spanduk dan rontek hanya 20 persen. “Sisanya lebih suka ambil gambar dan lihat-lihat,” ujar dia.

Dia masih punya cara lain untuk mengampanyekan isu ini. Di kasus atribut kampanye caleg atau partai pelanggar, Sumbo mengaku lebih suka memakai metode “bully” ramai-ramai di media sosial. Spanduk atau baliho caleg, yang melanggar aturan, difoto dan diunggah ke media sosial untuk dikritik bersama-sama pegiat anti sampah visual lainnya.

Sumbo mengaku sudah sepuluh kali berhasil mempengaruhi petinggi partai agar memerintahkan calegnya mencopoti atribut-atribut kampanye pelanggar aturan. Suatu kali, ketika berangkat mengajar, dia melihat atribut kampanye berbagai partai berjejer memenuhi pinggiran jalan sekitar Gereja Pugeran yang tak jauh dari kampus Pascasarjana ISI Yogyakarta di kawasan Suryodiningratan. “Sudah dipasang di dekat tempat ibadah, ada juga atribut yang dipaku di pohon,” ujar dia.

Sumbo mengambil gambar atribut-atribut kampanye itu dan mengunggahnya ke twitter dan facebook. Ia tidak lupa mentautkan link unggahannya ke akun para petinggi partai pemilik atribut tadi. “Selang dua hari sudah bersih,” kata dia.

Komunitas reresik sampah visual kini juga menular ke Semarang dan Malang. Menurut Sumbo pegiatnya terdiri dari mahasiswa bidang desain atau seni dan arsitek, seniman, aktivis lingkungan hingga wartawan. Merek komunitasnya juga sama dengan yang di Yogyakarta, yakni reresik sampah visual. “Bentuknya sama juga, cair, tidak testruktur secara formal, dan yang penting berjejaring luas dengan komunitas lain,” kata Sumbo.

Dia berpendapat ukuran keberhasilan gerakan komunitasnya ialah ketika semakin banyak warga sadar pentingnya menjaga ruang publik dari sampah visual. Saat ini, target awal mulai tampak karena istilah “sampah visual” menjadi generik dan akrab di telinga warga. “Masyarakat cenderung berdamai dengan sampah visual, maka harus disadarkan kalau itu masalah,” kata dia.

Target lain, menurut dia yakni memancing respon pemerintah daerah terhadap gagasan sampah visual. Selama ini, Sumbo menilai pemerintah kabupaten dan kota di DIY, juga daerah lainnya, belum memiliki perda yang tegas mengatur pembatasan iklan luar ruangan. “Sebenarnya bisa mengadopsi konsep kami, lima sila sampah visual. Peraturan KPU yang baru (tentang atribut kampanye) mengadopsi sebagian ide ini,” kata dia.

Kelima sila sampah visual itu yakni iklan luar ruangan tidak boleh dipasang di taman kota dan ruang terbuka hijau, dilarang dipasang di trotoar dan dilarang dipasang di dinding dan bangunan heritage. Selain itu, pemasangannya juga dilarang di jembatan, tiang telpon, tiang listrik, tiang rambu lalu lintas, dan tiang lampu penerangan jalan. Terakhir, iklan luar ruangan haram dipasang dan dipakukan di batang pohon.

Sumbo juga menyarankan pengaturan iklan luar ruangan dilakukan lewat penyusunan master plan yang merancang ruang publik kota agar bebas dari banjir iklan. Dia memberi contoh, pengeluaran izin reklame seharusnya tidak boleh melebihi jumlah seratus dalam sehari.

Dalam catatan dia, Pemerintah Kota Sao Paolo, Brazil melakukan pembatasan ketat untuk iklan luar ruangan. Hasilnya, menurut Sumbo ruang publik kota tambah menarik bagi wisatawan. Sementara pelaku bisnis iklan lebih kreatif karena ada dorongan mencari banyak media baru selain luar ruangan.

Di DIY, Komunitas reresik sampah visual baru bisa memancing respon dari Pemerintah Kota Yogyakarta dan Pemkab Bantul. Sementara Pemkab Sleman, yang sebagian wilayahnya di sekitar lokasi kampus menjadi rimba reklame, tidak pernah menyambut gagasan anti sampah visual. “Kalau diberi rangking wilayah paling banyak sampah visualnya di DIY, Sleman yang pertama, kedua Bantul, dan malah Kota Yogyakarta yang ketiga,” kata Sumbo.

Kini, Sumbo belum punya rencana lagi memotori aksi reresik sampah visual skala besar dalam waktu dekat. Tapi, dia berencana mendorong jejaring komunitasnya memanfaatkan sampah visual, hasil reresik, untuk usaha kreatif. Sampah visual sisa baliho, spanduk, rontek, menurut Sumbo bisa dijahit menjadi tas, celemek atau penutup muka meja. Namun, sebelum dijahit, bahan sisa berbagai sampah visual itu dipotong-potong terlebih dahulu dan dicampur secara acak agar pesannya hilang.

ADDI MAWAHIBUN IDHOM, Reporter Koran Tempo | Rubrik Komunitas | Minggu, 2 Februari 2014 |

Komunitas Sampah Visual Melawan Teror Visual

koran tempo sampah visual 2 feb 2014

http://www.tempo.co/read/news/2014/02/03/108550548/Komunitas-Sampah-Visual-Melawan-Teror-Visual/1/0

http://www.tempo.co/read/news/2014/02/03/108550548/Komunitas-Sampah-Visual-Melawan-Teror-Visual/1/1

TEMPO.CO, Jakarta – Dalam sepuluh tahun belakangan ini, Yogyakarta dibanjiri oleh berbagai iklan luar ruangan, dari yang menjajakan produk hingga menampang calon kepala daerah.

Sumbo Tinarbuko, pengajar mata kuliah desain komunikasi visual di Institut Seni Indonesia Yogyakarta, sudah lama menangkap gejala ini. “Saya sering mengambil gambar iklan luar ruangan untuk bahan kajian di kelas, jadi tahu perkembangan iklan luar ruangan yang semakin parah,” kata dia di rumahnya di Kampung Sonopakis Lor, Desa Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, dua pekan lalu.

Menurut Sumbo, dari sudut desain, iklan-iklan itu menumpulkan kreativitas, karena bentuk dan isinya hampir sama serta pemasangannya mengganggu kenyamanan publik. Sumbo bertambah jengah, ketika iklan itu pun menjarah setiap sudut yang tersisa, dari pohon, tiang listrik, lampu jalan, hingga rambu lalu lintas. “Ini sudah jadi teror visual,” kata dia.

Masalahnya, kebanyakan orang menganggap serbuan iklan itu wajar dan pemerintah malah menjadikannya sebagai kesempatan untuk meraup pajak besar-besaran. Sebaliknya, Sumbo merasa ikut kecipratan “dosa”, karena sebagian pembuatnya pernah menjadi mahasiswanya atau koleganya sesama peminat kajian desain komunikasi visual.

Sumbo pun memutuskan untuk mengkampanyekan gagasan antisampah visual lewat dunia maya. Menjelang 2012, dia mulai sering menggunjingkan iklan di kota itu yang layak dianggap sebagai sampah visual di akun Facebook pribadinya. Pada 31 Maret 2012, dia membuat akun baru yang khusus untuk mengunggah foto dan tulisan kampanye antisampah visual. “Ternyata yang menyambut gagasan ini banyak,” kata dia.

Sumbo makin gencar berkampanye dengan merambah Twitter dan membuat situs Sampahvisual.com. Pada pertengahan tahun lalu, lulusan ISI Yogyakarta dan pascasarjana ITB itu juga membuat dua petisi di Change.org, mencari dukungan bagi gerakannya dan kampanye gerakan antisampah visual berupa iklan politik.

Nama Komunitas Reresik Sampah Visual lahir pada Juli 2012. Ketika itu mahasiswa jurusan Desain Komunikasi Visual ISI Yogyakarta hendak menggelar kegiatan sosial. Sumbo lantas menawarkan gagasan untuk mencabuti sampah visual. Gagasan itu mereka sambut dan jadilah Komunitas Reresik Sampah Visual. Sumbo dan para mahasiswa lantas mencabut semua iklan, yang berizin ataupun liar, di sekitar kampus ISI Yogyakarta di Jalan Parangtritis. Hari itu mereka mengumpulkan sampah yang memenuhi dua mobil pikap. “Semuanya kami bakar,” kata penulis buku Semiotika Komunikasi Visual itu.

Setelah foto aksi itu diunggah di Facebook, berbagai dukungan dari banyak komunitas di Yogyakarta berdatangan. Kini telah terbentuk kelompok-kelompok, yang masing-masing jumlah anggotanya sekitar 10 orang yang tinggal di satu perkampungan, di berbagai kampung. Mereka hanya membersihkan sampah visual di sekitar kampungnya dan dilakukan tak lebih dari dua jam, sehingga mirip dengan olahraga. “Kegiatan mencabuti sampah visual itu tak perlu serius. Dilakukan santai sambil senang-senang saja,” kata Sumbo.

Gerakan ini telah menular ke Semarang dan Malang dengan nama serupa. “Bentuknya sama: cair, tidak terstruktur secara formal, dan, yang penting, berjaringan luas dengan komunitas lain,” kata Sumbo.

Setelah gerakannya populer, kini Sumbo hendak mendorong jejaring komunitasnya untuk memanfaatkan sampah itu. Misalnya, spanduk bisa dijahit menjadi tas, celemek, atau taplak meja. Tentu, sebelumnya sampah itu dipotong terlebih dulu dan dicampur secara acak agar pesannya hilang.

ADDI MAWAHIBUN IDHOM, Reporter Koran Tempo | Rubrik Komunitas | Minggu, 2 Februari 2014 |